Kembali Terima WTP, Bupati Pessel: Ini Bukti Keseriusan dalam Pengelolaan Keuangan

PESSEL-Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan yang ke 8 kali didapat Pessel.

Baca juga: GPDRR Tahun 2022 Digagas PBB Untuk Mitigasi Bencana dani Ajang Promosi Budaya, Pariwisata Indonesia

"Alhamdulillah. Ini yang ke-8 kali. Kami atas nama pemerintah kabupaten tentu sangat berterimakasih pada BPK atas predikat yang diberikan, " ungkap bupati di Padang, Rabu (18/5/2022).

Predikat WTP diserahkan langsung Kepala BPK-RI Perwakilan Sumatera Barat Yusna Dewi, pada Bupati Rusma Yul Anwar.

Baca juga: Ombudsman RI Terima 375 Aduan Masyarakat Terkait Seleksi CASN 2021

Bupati Pessel menerima predikat tersebut bersamaan dengan 4 daerah lainnya, yakni Kabupaten Lima Puluh Kota, Pasaman, Sijunjung dan Kota Padang Panjang.

Bupati menyampaikan, pencapaian WTP ini merupakan salah satu komitmen Pemkab Pessel dalam pengelolaan keuangan.

Baca juga: 15 Desa di Pesisir Selatan Terima SK Desa Wisata

Pemkab Pessel bertekad akan selalu berupaya maksimal dan bekerja baik dalam mempertahankannya.

"Capaian ini membuktikan pemerintah daerah serius dalam pengelolaan keuangan. Kepada teman - teman OPD untuk bisa mempertahankan WTP ini, " jelasnya.

Baca juga: Dari Desa Menuju Pariwisata Dunia, 4 di Antaranya dari Sumatera Barat

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI, Yusna Dewi menyampaikan, laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2021 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Ia mengatakan, hasil itu sesuai dengan hasil LKPD yang dilaporkan seluruh Pemerintah Daerah.

Baca juga: Gubernur Sumbar: 'Story telling' Bisa Perkuat Daya Tarik Objek Wisata Batu Limo

"Selamat kepada 5 kab/kota, dengan predikat WTP, meskipun ada beberapa penekanan penekanan terhadap LKPD tersebut"

LKPD dari Pemerintah Daerah diserahkan kepada BPK Perwakilan Sumatera Barat, pada tanggal 18 maret 2022 yang lalu.

Kesempatan itu, hadir Ketua DPRD Pessel, Ermizen, Kepala Inspektorat, Rusdiyanto, Kepala BPKAD, Hellen Hasmeita Sari dan Kabag Prokopim Vorzil Yandrizon.

Kepala BPKAD, Hellen Hasmeita Sari  berjanji bakal memperhatikan rekomendasi BPK.

Menurutnya, rekomendasi itu guna pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

"Komitmen ini sejalan dengan visi-misi kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, " tutupnya. (rel)